Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam memohonkan pemerintah jangan takut pendapatan atau income turun apabila memberikan relaksasi pajak pembelian mobil.
Bob mengungkapkan relaksasi pajak akan memacu pertumbuhan bidang otomotif Indonesia, menggalakkan pembangunan ekonomi serta tidak ada akan menyebabkan kantong pemerintah ciut. Hal ini telah terbukti ketika pemerintah memberi relaksasi di tempat masa pasca-Covid-19 2021 lalu.
“Pemerintah jangan takut income turun. Justru dengan relaksasi perekonomian tumbuh, income pemerintah terjaga,” tegas Bob Azam pada acara Toyota Industri Media Gathering 2023 di area DKI Jakarta awal pekan ini.
Bob menjelaskan insentif lalu relaksasi pajak yang dimaksud diberikan pemerintah terhadap konsumen setelahnya pandemi penyebaran virus Corona pada 2021 lalu justru meningkatkan pendapatan pemerintah oleh sebab itu ukuran pemasaran mobil yang digunakan meningkat.
“Banyak yang digunakan bilang, kalau relaksasi negara terima apa? Pengalaman kita after Covid, dikasih relaksasi, besar naik, income pemerintah enggak turun. Jadi itu kita minta dievaluasi,” beber Bob.
Relaksasi pajak, jelas Bob, akan menggerakkan konsumen Indonesia yang mana sangat sensitif terhadap biaya untuk membeli mobil. Selain itu, Bob mengungkapkan Indonesia perlu belajar dari Thailand yang sekarang ini mengatur lapangan usaha otomotif Asia Tenggara mengenai pajak kendaraan baru.
Ia mengungkapkan di dalam Thailand, pembeli mobil tidak ada dikenai PPnBM serta bea balik nama. Menurut Bob pajak-pajak ini adalah salah satu faktor yang digunakan memproduksi lapangan usaha otomotif Indonesia tertinggal.
Selama 10 tahun terakhir lingkungan ekonomi mobil Indonesia stagnan, terjebak di area bilangan pelanggan 1,1 jt unit. Sementara apabila diakumulasikan dengan pangsa ekspor, Indonesia sudah ada memasarkan 1,4 jt unit mobil pertahun dikarenakan ekspor roda empat sudah ada mencapai sekitar 300.000 unit.
Padahal, lanjut Bob, lingkungan ekonomi domestik Indonesia masih mempunyai ruang lebih banyak luas untuk tumbuh, dikarenakan rata-rata kepemilikan mobil masih rendah: 100 mobil per 1000 orang.
“Harusnya kita masih fase pertumbuhan. Harus ada evaluasi bersama, mengapa sektor kita tidak ada tumbuh? Salah satu yang dimaksud kita pelajari sejak Covid, begitu pemerintah kasih relaksasi segera demand-nya naik,” ia menegaskan.
“Harus dapat dibandingkan dengan negara tetangga kita. At least sebanding dengan tetangga. Apa Thailand ada bea balik nama? Pengguna kita tambahan berat beli mobil, ketimbang konsumen di area Thailand,” beber Bob.
Thailand pada 2022 lalu sudah ada jual 1,8 jt unit mobil. Dari jumlah keseluruhan itu, 800.000 diserap lingkungan ekonomi pada negeri serta 1 jt unit diekspor, termasuk ke Indonesia.
Bob Azam mengungkapkan apabila bursa serta produksi mobil Indonesia masih terus stagnan lalu berada pada bawah Thailand, maka pemodal akan enggan menginvestasikan duitnya dalam Tanah Air.
“Saya rasa harus ada relaksasi dari pemerintah supaya bidang kita sanggup leading. Bisa mengatur lingkungan ekonomi sekaligus bisa jadi mempengaruhi pembangunan ekonomi ke depan,” kata Bob.
“Kalau kita pangsa produksinya nomor dua terus, kemungkinan besar pemodal akan lari. Hal ini penting sekali bagi kita untuk take over leadership, produksi tak hanya saja domestic market,” tutup dia.
