Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyatakan pihaknya menyambut baik Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang mana memberikan insentif untuk impor mobil listrik.
Bob Azam, yang berbicara di acara Toyota Media Massa Gathering 2023 dalam Ibukota Indonesia awal pekan ini, mengungkapkan Toyota berharap regulasi baru itu sanggup menciptakan bursa mobil listrik di tempat Indonesia.
“Kita berharap regulasi baru ini mampu creating market. Jadi nomor satu memang, how to create demand,” kata Bob.
Ia menjelaskan sejarah sektor otomotif Indonesia juga bermula dari impor hingga pada waktu ini telah sanggup menjadi salah satu pengekspor mobil di tempat dunia.
“Sejarah kita mulai dari impor dulu. Begitu bursa besar, kita bangun manufaktur. Saat bursa besar lagi, kita bangun rantai pasok komponen. Begitu lebih banyak besar lagi, kita ekspor,” terang dia.
Lebih lanjut Bob berharap apabila lingkungan ekonomi mobil listrik sudah ada terbentuk, maka pembangunan ekonomi kendaraan listrik akan mengalir deras ke Tanah Air.
“Kita berharap adanya aturan baru ini, market bisa saja terbentuk sehingga tak tertutup kemungkinan sektor manufaktur mempertimbangkan masuk ke lapangan usaha elektrifikasi,” tutup Bob.
Sebelumnya diwartakan Presiden Jokowi pada pekan ini telah lama meneken Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan menghadapi Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Rencana Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Peraturan baru yang disebutkan mengatur bahwa perusahaan yang mengimpor mobil listrik utuh ke Indonesia akan diberikan keringanan bea masuk impor; insentif PPnBM kemudian pajak daerah.
Meski demikian perusahaan yang mendapat insentif harus berjanji untuk berinvestasi di tempat Indonesia. Jika komitmen dilanggar, maka perusahaan yang dimaksud akan dikenai sanksi terdiri dari denda.
Selain itu aturan yang dimaksud mirip juga mengatur tentang target TKDN kendaraan listrik di tempat Indonesia, baik motor maupun mobil. Regulasi ini memundurkan target TKDN 40 persen untuk kendaraan listrik roda dua dan juga roda empat ke tahun 2026 mendatang. Sementara kewajiban TKDN 60 persen diundur ke tahun 2030 serta 80 persen untuk tahun selanjutnya.
Pada aturan sebelumnya, Perpres No 55 tahun 2019, kewajiban TKDN 40 persen pada kendaraan listrik yang dijual dalam Indonesia harus dicapai pada 2024. Sementara TKDN 60 persen wajib dicapai pada 2027 lalu TKDN 80 persen pada tahun berikutnya.
